Vaksinasi SARS-CoV-2 dalam Perspektif Hukum di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.55175/cdk.v48i9.125Keywords:
vaksinasi, COVID-19, perspektif hukumAbstract
Pandemi COVID-19 sampai saat ini belum menunjukkan tanda akan berakhir. Vaksin diharapkan dapat menjadi solusi; oleh karena itu, vaksinasi massal dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kebijakan imunisasi massal ini menuai pro dan kontra; tidak hanya di masyarakat awam, melainkan juga di kalangan tenaga kesehatan. Penelitian efikasi vaksin, program vaksinasi wajib, pengadaan vaksin, dan efek samping vaksin adalah beberapa hal yang menjadi isu hangat. Sebagai profesional kesehatan, seorang dokter wajib mengetahui perihal vaksin SARS-CoV-2 dalam kacamata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tinjauan pustaka ini membahas vaksinasi SARS CoV 2 dari berbagai perspektif regulasi; sejawat dokter diharapkan dapat mengetahui dasar-dasar hukum kebijakan terkait vaksinasi SARS CoV 2 di Indonesia. The COVID-19 pandemic has yet to show its end. Vaccines are expected to be a solution; mass vaccination is carried out in various countries, including Indonesia. This policy reaps pros and cons; not only in the general public, but also among health workers. Vaccine efficacy research, mandatory vaccination programs, vaccine procurement, and vaccine side effects have became critical issues. As a health professional, knowledge on the SARS CoV 2 vaccine in the light of Indonesia’spositive laws is mandatory. This literature review discusses SARS CoV 2 vaccination programme from various regulatory perspectives; medical colleagues are expected to understand the legal basis of policies related to SARS CoV-2 vaccination in Indonesia.Downloads
References
Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia;2020
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Data Sebaran [online]. 2021 [ditampilkan 2 Januari 2021]. Dari: https/:covid19.go.id.
Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia. Buku Manual Pengisian Data SIMIDI. [online].2020. https//:simidi.org/index.php. [diunduh 29 Januari 2021].
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia;1991
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2009.
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 290/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008.
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2019
Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik di Indonesia. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berisiko Tinggi dan Berbahaya. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 1995
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Registri Penelitian Klinik Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2013
Clinicaltrials.gov [internet]. National Institute of Health Research and Development, Bethesda(MD): National Library of Medicine (US). 2000 Feb 29 -. Identifier NCT04685603, Dendritic Cell Vaccine to Prevent COVID-19; 2020 Dec 28 [ditampilkan 10 Mar 2021]. Ditampilkan dari http//:www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT04685603?order=1
Surat Nomor R-RG.01.06.3.32.02.21.156 tentang Hasil Uji Klinik Fase 1 Vaksin Dendritik (AV-COVID-19) Jakarta: Badan Pengawasan Obat Dan Makanan; 24 Feb 2021.
Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Uji Klinik Selama Pandemi COVID-19. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2021
Clinicaltrials.gov [internet]. National Institute of Health Research and Development, Bethesda(MD): National Library of Medicine (US). 2000 Feb 29 -. Identifier NCT04646590, A Phase III Clinical Trial to Determine the Safety and Efficacy of ZF2001 for Prevention of COVID-19; 2020 Nov 30 [ditampilkan 10 Mar 2021]. http//:www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT04646590?order=1
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2006.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2011.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia;2011.
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2020.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2020.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587 Tahun 2020 tentang Penugasan Bio Farma dalam Pengadaan Vaksin COVID-19. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2020.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Virus Corona. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2020.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2020.
Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, Weckx LY, Folegatti PM, Aley PK, Angus B, Baillie VL, Barnabas SL. Bhorat QE. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: An interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. Lancet 2021; 397: 99–111
Wise J. Covid-19: Rare immune response may cause clots after AstraZeneca vaccine, say researchers BMJ 2021; 373 :n954
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2018.
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Jakarta: Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 2020.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Cermin Dunia Kedokteran
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
